| Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati membeberkan kronologi pengakhiran peringatan dini tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9). Dwikorita mengatakan peringatan dini dimulai pukul 18.07 Wita. Tsunami diprediksi terjadi pukul 18.10 Wita saat langit masih cerah. Peringatan dini akhirnya diakhiri 30 menit kemudian atau 18.37 Wita. Menurutnya, langkah yang dilakukan BMKG sudah tepat dan hal itu disebut bukan merupakan pencabutan peringatan dini. "Itu pengakhiran, dan berdasarkan data ya. Kami mempertimbangkan itu sudah berakhir, dan saat itu sudah gelap karena pukul 18.37 Wita," kata Dwikorita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/10). Kata Dwikorita, 10 menit sebelumnya atau pukul 18.27 Wita, pihaknya mendapat laporan dari staf BMKG yang berada di Pelabuhan Pantoloan bahwa tinggi air sudah surut di angka 30 cm. "Itu kapal sudah masuk ke darat dan dia melihat ini air di mata kaki. Artinya apa, itu tsunami sudah berakhir. Karena kapal kandas itu sudah pukul 18.27 Wita itu kapal sudah ada di darat. Sudah kandas," kata Dwikorita. Menurutnya, jika saat itu kembali terjadi tsunami susulan maka staf BMKG yang memantau kondisi di lapangan sudah terseret gelombang. Namun, hal itu tidak terjadi.
Selain itu, berdasarkan sensor atau alat pendeteksi gelombang tsunami tide gauge yang berada di wilayah Mamuju, ketinggian air pada pukul 18.27 Wita tinggal 6 cm. BMKG, kata dia, tidak mendapat pasokan data dari tide gauge di Palu karena diduga terputus jalur komunikasinya akibat tsunami. Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan berdasarkan pemodelan matematis dengan machine learning, BMKG memprediksi ketinggian tsunami mencapai 3 meter. "Peringatan diakhiri 18.37 WITA. Jadi itu lah yang seoptimal mungkin kami upayakan untuk menyelamatkan jiwa dengan berbagai keterbatasan yang ada," ucap Dwikorita. Menolak Mundur Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dwikorita sempat diminta mundur dari jabatan Kepala BMKG usai dicecar atas bias informasi mengenai pengakhiran peringatan dini tersebut. Sebab di publik muncul spekulasi ada pencabutan peringatan dini sebelum tsunami terjadi. Hal itu salah satunya disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus. "Mungkin kalau di luar sana, orang kalau di posisi ibu sudah mundur kali. Betul itu. Berapa orang mati lho, ini serius. Kami berusaha memahami kendala BMKG, sebagai mitra kami juga bertanggung jawab terhadap keluhan BMKG seperti soal anggaran yang menurun," kata Lasarus saat rapat Komisi V DPR dengan BMKG dan BNPP. Menjawab itu, Dwikorita menyatakan BMKG bakal melakukan evaluasi. Dwikorita juga meminta maaf dan merasa bersalah. Meski demikian dia menolak mundur. "Kami mohon maaf sekali. Rasa bersalah iya. Tapi kalau saya ingin mundur, saya sejak Desember ingin mundur," kata Dwikorita menjawab tuntutan dirinya mundur. "Tapi kalau saya mundur ini pengecut namanya, tidak berani menghadapi persoalan yang belum tuntas," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
(swo/ugo) Let's block ads! (Why?)
October 04, 2018 at 07:57AM
via CNN Indonesia https://ift.tt/2O3dJIp | 
No comments:
Post a Comment