Urang Kampung Deso: LIPI: Lalai Mitigasi Bukan Hanya Kesalahan Pemerintah

Wednesday, October 3, 2018

LIPI: Lalai Mitigasi Bukan Hanya Kesalahan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan kelalaian terkait mitigasi bencana bukan hanya kelalaian pemerintah tapi juga masyarakat.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan masih banyaknya bangunan di atas jalur sesar merupakan bentuk kelalaian masyarakat dan pemerintah terkait mitigasi bencana.

Ia mengambil contoh bangunan di garis sesar Lembang yang ada di kota Bandung. Sesar Lembang memiliki panjang 29 kilometer. Di sepanjang sesar Lembang masih banyak bangunan untuk tempat wisata.

"Di sepanjang sesar Lembang ini ada tempat wisata dan tempat yang penting. Bahkan ada hotel mewah yang berdiri tepat pada garis sesar dan itu diizinkan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi," kata Eko di kantor LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (2/10).

Lebih lanjut, Eko mengatakan baik pemerintah maupun masyarakat juga acuh tidak acuh terhadap penelitian yang menemukan potensi bencana alam.

"Ketika kami temukan bukti misalnya tsunami Aceh sebelum waktu kejadian ke pemerintah, apakah pemerintah bisa percaya?" tutur Eko.

Ketika ada temuan siklus gempa Palu-Koro kemudian disosialisasi ke masyarakat, Eko mengatakan masyarakat justru tidak menganggap temuan ini sebagai hal penting.

"Ini ada siklus gempa Palu-Koro yang berulang 100 atau 50 tahun sekali, anda mau tidak kita ajak mempersiapkan diri? Pernyataan pertama yang muncul di masyarakat 'ah sok tahu kamu'," kata Eko.

Terkait mitigasi bencana, Eko juga mengatakan setiap orang bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. Masyarakat tidak bisa bergantung pada pemerintah soal keselamatan diri.

"Kita biasanya tidak merefleksikan ke diri sendiri seolah-olah kita sebagai masyarakat tidak punya tanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itu tanggung jawab pemerintah, nanti salahnya pemerintah," kata Eko.

Aksi Mitigasi Pemerintah

Kendati demikian, Eko menegaskan tugas pemerintah adalah memiliki tugas untuk membuat regulasi atau kebijakan yang membuat masyarakat sadar terhadap mitigasi bencana.

"Pemerintah bisa membuat aturan untuk mendorong itu (kesadaran) terlaksana , misalnya kita tahu bahwa daerah itu ada garis sesar. Ya pemerintah bisa membuat aturan agar bangunan tidak terus dibangun di garis sesar,"ujar Eko.

Eko menganjurkan pemerintah bisa menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bangunan yang berada di garis sesar. Kemudian nantinya tanah bisa dialihfungsikan untuk bercocok tanam.

"Misalnya tanah yang tepat dilalui sesar itu dibuat tinggi sekali, tapi NJOPnya rendah sekali. Sehingga kalau orang memiliki itu kalau dia jual itu murah sekali," tutur Eko.

Eko juga mengatakan pemerintah bisa membuat aturan yang bisa membuat masyarakat mengalihfungsikan tanah.

"Kalau dia memilikinya dan misalnya ada aturannya kalau difungsikan jadi rumah tinggal maka pajaknya akan tinggi. Maka kemudian tidak akan membuat jadi rumah tinggal karena harus bayar pajak yang tinggi, dia akan fungsikan untuk kebun dan lain-lain," katanya. (jnp/age)