Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan administrasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menggunakan gedung kantor Menara Merdeka. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I 2018 yang baru dirilis BPK, OJK disebut melakukan penyimpangan lantaran menggunakan gedung kantor Menara Merdeka yang telah habis masa sewanya tanpa berdasarkan kontrak dan belum jelas nilainya.
Akibatnya, menurut BPK. manajemen gedung menyampaikan somasi kepada OJK. Somasi ini berujung pada tuntutan tagihan pembayaran sebesar Rp19,15 miliar yang akan merugikan OJK.BPK pun meminta OJK mempertanggungjawabkan potensi kerugian tersebut.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengakui temuan BPK terkait sewa gedung OJK tersebut. Namun, ia menyebut pihaknya kini sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen Menara Merdeka. "OJK sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen Menara Merdeka dan pembayaran akan dilakukan pada Oktober ini," jelas dia. (agi)
No comments:
Post a Comment